Sampah Mall Panakkukang Rugikan Pemkot Makassar

PERISTIWA30 views

MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :

banner 970x250

Ketahuan main petak umpet antara manajemen Mall Panakkukang (MP) dengan oknum petugas TPA Tamangapa Antang, memicu amarah Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Walikota dua periode itu, menyoroti pembayaran iuran sampah yang sangat dianggap tidak wajar oleh Mall Panakkukang termasuk GMTD.

Danny membeberkan, Mall Panakkukang hanya membayar iuran sampah sebesar Rp1 juta per bulan, sebuah jumlah yang dianggap tidak masuk akal.

Kesal minimnya pemasukan retribusi sampah tersebut, Walikota langsung menginstruksikan kepada pihak TPA Tamangapa untuk tidak memberikan akses lagi kepada Mall Panakkukang untuk pembuangan sampah di TPA. 

Ditegaskan, manajemen sampah harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, bukan swasta.

Temuan itu, terkuak dari hasil pendataan ulang wajib retribusi sampah yang dilakukan oleh Pemkot Makassar melalui Camat dan Lurah.

Danny pun meminta Camat dan Lurah, segera mendata wilayah-wilayah yang memiliki potensi retribusi.

Tukuannya, kata dia, dengan melakukan penataan ulang terkait retribusi sampah, khususnya untuk sektor bisnis dan industri. 

“Tidak akan ada lagi pengelolaan sampah oleh pihak swasta, dan akan ada peraturan yang lebih tegas terkait hal ini.m,” ancam Walikota berlatar belakanh Arsitektur itu.

Kini, selain memberi warning kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui TPA Antang, juga pihak Pemerintah Kecamatan segera menyikapinya.

Ket.Gambar : Pertemuan Camat Panakkukang Muh Ari Fadli, S.STP bersama Manajemen Mall Panakkukang, baru-baru ini.(rep)

————————————————-

Terkait retribusi sampah MP tersebut, diakui Camat Panakkukang Muh Arif Fadli, S.STP, hanya membayar retribusi sampah Rp 1 juta per bulan.

Setelah dilakukan pertemuan, katanya, Manajemen MP mengakui pihaknya membayar Rp1,5 juta untuk uang rokok, Selasa 2 April 2024.

Pemberian tersebut, terang mantan Camat Mamajang itu, diterima pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

“Selama ini mereka membayar kepada pengelola TPA. Mereka bayar Rp1,5 juta di sana,” ungkap Ari Fadli.

Dikatakan, dari uang rokok itulah yang membuat pengelola TPA memberi akses pada pihak swasta membuang sampanya di TPA milik pemerintah. 

Padahal,  secara tegas Ari Fadli mengatakan pihak swasta tidak boleh membuang sampah ke TPA.

“Iya. Pembeli rokok yang diberikan pengelola swasta yang buang sampahnya. Dalam aturan kan tidak ada. Walaupun mereka ada armada sendiri,” jelasnya.

Disebutkan,  MP membayar dua kali. Pada TPA Rp1,5 juta dan di kecamatan untuk retribusi Rp1 juta.

“Iya (double). Di kecamatan itu katanya untuk berpartisipasi sebesar Rp1 juta,” jelas Camat Panakkukang yang dikenal supel namun disiplin.

Sementara itu, Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar, memastikan tidak ada kongkalikong antara DLH dan pihak manapun dalam penglolaan sampah di TPA.  

Dikatakan, uang yang dibayarkan pihak MP itu diberikan pada oknum pengelola TPA Antang dan itu ilegal.

“Sifatnya masuk ke pribadinya mereka. Ingat, retribusi sampah itu  hanya satu pintu melalui kecamatan.

Ferdy Mokhtar menegaskan, pembayaran kepada pengelola TPA tidak bisa diartikan sebagi pembayaran retribusi resmi. 

Kesalahan MP, imbuhnya lagi, dikelola pihak.ketifa laku membuangnya ke TPA Antang tanpa hitungan kubikasi.

Ferdy memperjelas bahwa menurut Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Kota Makassar Tahun 2024, hal itu tidak diperkenankan. 

“Pengelolaan sampah mesti dikelola pemerintah, dan retribusinya dibayar ke kecamatan dengan hitungan rata-rata per kubik tiap hari dikali sebulan,” pungkasnya.

Kini, Pemkot Makassar sedang menggodok perubahan Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru saja diterbitkan pada 5 Januari 2024. (bs/red)

KORLIP : Saiful Ngemba – Mansyur

REDAKTUR : Rahman S Kulle

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed