Maju Pilkada, PJ Kepala Daerah Harus Mundur !

NASIONAL13 views

MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR

banner 970x250

‘Penjabat kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada, jika ingin ikut pilkada”.

Hal tersebut, disampaikan Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi melalui konferensi video (zoom meeting), Kamis 28 Maret 2024.

Mantan Kapolri tersebut menegaskan,  penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti Pilkada yang diselenggarakan pada 27 November 2024.

Rakor tersebut, diikuti penjabat kepala daerah seluruh Indonesia.

Ditekankan Mendagri, penjaga kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah dan tidak menggunakan jabatan untuk politik praktis.

enjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Tito.

“Seluruh penjabat kepala daerah harus bersikap netral dan menjadi role model bagi para kepala daerah  dalam pelaksanaan pilkada,” tegasnya.

Yang paling penting, diingatkan Mendagri, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat.

Netralitas penjabat kepala daerah dalam pilkada, sebut Tito, telah diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2016.

Pada pasal 7 ayat (2) huruf q, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu, disebutkan pada ayat (1). menurut Mendagri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf q: tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Ketentuan pada regulasi tersebut, jelasnya lagi, untuk mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota.

Rapat kerja digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  guna optimalisasi kinerja penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota, menyangkut isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pilkada, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penjabat kepala daerah terancam sanksi yang maju ikut bertarung pada pilkada serentak,” tukas Tito Karnavian.(r/red)

REDAKTUR : Mustafa

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed