Dakwaan Jaksa Lengkap, Tolak Eksepsi SYL

HUKRIM76 views

Hakim Minta Hadirkan Saksi dan Pembuktian Surat Dakwaan

banner 970x250

MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :

Pada dua sidang sebelumnya yang memicu silang pendapat antara Jaksa KPK dengan kubu Tim Penasehat Hukum SYL, ikwal nota keberatan (eksepsi) SYL terhadap dakwaan dan tanggapan balik Jaksa KPK, akhirnya terjawab.

Hasilnya, pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat, 

 Majelis Hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh menolak eksepsi yang diajukan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, Rabu 27 Maret 2024.

Andi Aspari, Kontributor MEDIAKTUAL.COM (Cetak & Online) Wilayah Jabodetabek, yang turut memantau jalannya sidang, toh terlihat penolakan hakim tersebut, sontak dibuat tiga terdakwa terperangah, tertegun lunglai, sesekali matanya tampak nanar menatap kosong kearah depan kursi majelis hakim.

Intinya, sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan anak buah dengan total Rp 44,5 miliar itu, lanjut ke tahap pembuktian.

“Mengadili, satu, menyatakan nota keberatan dari para terdakwa/tim penasihat hukum, Terdakwa Syahrul Yasin Limpo, Terdakwa Muhammad Hatta dan Terdakwa Kasdi Subagyono, tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim.

Hakim menyatakan, surat dakwaan yang dibuat jaksa KPK telah cermat dan lengkap dalam menguraikan dugaan tindak pidana yang dilakukan SYL. 

Pasalnya, Hakim menyatakan eksepsi SYL juga masuk dalam pokok perkara.

“Oleh karena itu, keberatan tim penasehat hukum poin 3 telah masuk dalam materi pokok perkara, maka keberatan tim penasihat hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima,” tegas Majelis Hakim.

Selain itu, menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap.

Hakim pun, memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dan meminta membuktikan surat dakwaan itu pada sidang selanjutnya.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor 20, nomor 21, nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Syahrul Yasin Limpo, Terdakwa Muhammad Hatta, Terdakwa Kasdi Subagyono agar dilanjutkan,” pintanya.

Sebelumnya, SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai Rp 44,5 miliar. Jaksa menyebut duit itu diterima SYL dari memeras anak buahnya.

“Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang yaitu para Pejabat Eselon I pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan Rl) beserta jajaran di bawahnya,” beber jaksa KPK Taufiq Ibnugoho dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).

SYL, mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel dua periode itu, disebut memeras dan menerima gratifikasi dari mantan Sekjen Kementan Momon Rusmono, dan sejumlah pejabat eselon I Kementan.

Pejabat tersebut, yakni Ali Jamil Harahap, Nasrullah, Andi Nur Alamsyah, Prihasto Setyanto Suwandi, Fadjry Djufry, Dedi Nursyamsi, Bambang, Maman Suherman, Sukim Supamdi, Akhmad Musyafak, Gunawan, Hermanto, Bambang Pamuji, Siti Munifah, dan Wisnu Hariyana. 

Uang itu,  digunakan untuk keperluan pribadi SYL dan keluarga.

“Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu menerima uang dan membayarkan kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa,” sebut Jaksa KPK.

Total yang diterima SYL dengan memeras anak buahnya sebesar Rp 44,5 miliar dan diperoleh selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020-2023.

“Kemudian uang-uang tersebut digunakan sesuai dengan perintah dan arahan Terdakwa. Bahwa jumlah uang yang diperoleh Terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian Rl dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044,00,” rincinya.

Atas hal tersebut, SYL didakwa jaksa KPK melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(bs/red)

JURNALIS : Andi Aspari

EDITOR : SS.Nyampa – Rahman S

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed