Sakit Paru-paru, SYL Mohon Penangguhan 

HUKRIM72 views

MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :

banner 970x250

Memprihatinkan bahkan hati terasa tersayat. 

Kondisi itulah, dialami Syahrul Yasin Limpo (SYL) , mantan Menteri Pertanian, yang kini duduk di kursi pesakitan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. 

Pada sidang perdana, Rabu 28 Februari 2024 di PN.Jakarta Pusat, kondisi badan SYL tampak menurun.

Usut punya usut, ternyata saat ini, eks Gubernur Sulsel itu tengah sakit alias mengidap sakit paru-paru.

Mirisnya, selama penyidik KPK mengtersangkakan SYL dan mendekam dijeruji besi, kondisi badannya kian drop gegara sirkulasi udara sangat pengab.

Sementara, SYL butuh tempat luang yang didukung siklus udara terbuka.

Merasa ruang gerak terpasung, membuat SYL melalui Tim Penasehat Hukumnya melayangkan surat Permohon Penangguhan Penahanan kepada Majelis Hakim.

Permohonan penangguhan itu disampaikan langsung salah satu tim penasihat hukum terdakwa SYL usai pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (28/2).

“Kami dari tim penasihat hukum Bapak Profesor Syahrul Yasin Limpo untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan,” ujar Jamaluddin Koedoeben, salah satu Tim Penasihat Hukumnya.

Alasan permohonan penangguhan penahanan itu, katanya, mantan Bupati Gowa dua periode itu sdah berumur 69 tahun dan memiliki sakit paru-paru.

“Pak Syahrul ini beliau sudah berumur 69 tahun, dan paru-parunya itu sudah diambil separuh, dan beliau butuh udara terbuka,” terangnya. 

Diungkapkan, selama ini SYL setiap minggunya harus check up di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

“Kami mohon kiranya berkenan agar ditangguhkan penahannya,” pungkasnya.

Di sela-sela sidang, SYL pin mengaku mengidap sakit paru-paru namun tetap berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum yang ada dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI.

“Kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima,” akunya.

Atas permohonan itu, Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh meminta agar surat permohonan dimaksud diserahkan kepada Majelis Hakim.

“Silakan permohonan saudara disampaikan, kami akan pelajari dan akan kami musyawarahkan,” katanya.

Yang jelas, Hakim Ketua Rianto mengingatkan agar penasihat hukum SYL tidak menanyakan sikap Majelis Hakim atas permohonan tersebut jika belum disampaikan disetujui atau tidak oleh Majelis Hakim setiap persidangan.

“Kalau kami musyawarahnya sudah klop, maka kami akan bacakan,” pungkasnya.(r/red).

Untuk diketahui, dalam dakwaamn JPU KPK, terinci jelas uang yang diterima itu berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp4.463.683.645 dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana sebesar Rp5.379.634.250.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.795.603.625 serta Ditjen Perkebunan sebesar Rp3.814.867.700.

Juga, dari Ditjen Hortikultura sebesar Rp6.078.604.300, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp6.556.007.500 dan Balitbangtan/BSIP sebesar Rp2.552.000.000.

Selanjutnya, uang dari BPPSDMP sebesar Rp6.860.530.800,  Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp282 juta dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp6.763.147.224.(bs/red)

WAPEMRED : Ahmadi Haruna 

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed