oleh

‘Wartawan Tidak Perlu Ragu dan Takut’

AKBP Dr.Agus Khaerul : Jika Terjadi Kekerasan Pastilah Diprioritaskan

MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :

Melakukan tugas peliputan di lapangan, bagi seorang Jurnalis sangatlah berisiko, terutama jika terjadi tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Untuk menghindari aksi kekerasan itu, terkhusus di tengah masa tahapan Pemilu 2024, Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh Jurnalis untuk lihai melihat situasional atau tempat dimana mereka menjalankan profesinya.

Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Bidang Hukum, Asep Setiawan saat membuka acara sosialisasi disiminasi mekanisme respon pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap wartawan dalam konteks pemilu 2024, berlangsung di Kota Makassar,  Kamis 21 Desember 2023.

Dikatakan, Dewan Pers pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bahwa pers harus menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 melalui fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Demikian pula Pers ditekankan independen.

Selanjutnya, mengeluarkan SE terkait wartawan yang sudah bergabung dengan salah satu calon, tim sukses maupun caleg partai politik disarankan untuk non-aktif atau mengundurkan diri dari perusahaan medianya.

Ketiga, beber Asep, Dewan Pers telah memiliki instrumen dalam menangani kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan termasuk di saat pemilu yaitu sosialisasi mekanisme respon pencegahan dan penanganan kekerasan wartawan dalam peliputan Pemilu, yang kini dilaksanakan di dalamnya bagaimana dilakukan pencegahan bersama serta bagaimana kalau terjadi kekerasan.

“Untuk penanganan kasus, Dewan Pers telah mendapatkan komitmen dari Aparat Penegak Hukum (APH) baik dari kepolisian maupun tiga matra TNI akan memprioritaskan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan saat peliputan secara khusus, termasuk KPU dan Bawaslu dalam proses produk jurnalistik Pemilu 2024,” sebutnya.

Menurut Asep, mantan wartawan BBC London itu, bahwa kegiatan serupa hanya digelar di tiga kota yakni DKI Jakarta, Sumut dan Sulsel.

Asep mengatakan, kerja-kerja wartawan dalam menjalankan tugasnya tentunya  dilindungi oleh negara dengan adanya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Selain UU Nomor 40, pers dalam menjalankan tugasnya juga sudah punya instrumen lengkap dalam menangani kasus-kasus kekerasan pers antara lain dengan adanya pembaharuan MoU perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Dewan Pers terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan wartawan.

Kegiatan seperti ini, dimaksudkan agar wartawan bisa menghadirkan karya jurnalistik yang bermutu dan berkualitas.

Sementara itu, Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Sulsel, AKBP Dr Agus Khaerul dalam menyampaikan materinya menyatakan, semua kasus kekerasan yang dihadapi wartawan dalam meliput pemilu akan cepat ditangani oleh Polda Sulsel, apalagi sudah terbentuk Satgas khusus soal kekerasan wartawan dalam menjalankan peliputan pemilu.

“Wartawan tidak perlu ragu dan takut dalam hal peliputan utamanya dalam tahapan Pemilu 2024,” tegasnya.

Apabila ada kekerasan wartawan terjadi dalam proses Pemilu, imbuh Agus Khaerul, pihaknya memastikan segera ditangani dan pasti diprioritaskan. 

“Kita sudah bentuk Satgas, dan kebetulan saya sebagai Ketua Satgas Pemilu,” katanya.

Acara tersebut, diakhiri dengan simulasi  penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dalam liputan pemilu 2024 yang diikuti oleh seluruh peserta yang dibagi kedalam tiga kelompok dengan menampilkan hasil pendalaman diskusi kasus kekerasan wartawan dalam meliput.(red)

JURNALIS : Lahwi Sila – Rahmat Rani

EDITOR : Tajuddin – Rahman S

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed