PB-DPRD Soroti Bau Korupsi Dikbud Jeneponto

PERISTIWA10 views

MEDIAKTUAL.COM – JENEPONTO :

banner 970x250

Aroma KKN yang diduga terjadi di lingkup kerja Dinas Pendidikan dam Kebudayaan (Dibud) Kabupaten Jeneponto Sulsel, mendapat sorotan dan kecaman keras dari sejumlah organisasi mahasiswa maupun masyarakat.

Salah satunya, datang dari Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB-DPRD) Kabupaten Jeneponto, dengan menggelar aksi unjuk rasa di dua titik lokasi yakni Kantor Dikbud dan Kantor Bupati Jeneponto.

Aksi Unras tersebut, gegara adanya dugaan korupsi termasuk dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum pejabat tertentu.

Jendral Lapangan (Jenlap) Jatong Jalarambang mengatakan, demi untuk bersama-sama menjaga marwah pemerintahan, pihaknya meminta Bupati Iksan Iskandar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk serius dan tidak tebang pilih dalam melakukan proses pemeriksaan dan audit.

“Kami dari PB-DPRD akan fokus pada kasus ini dan tetap konsisten mengawal proses kasus ini sampai tuntas,” pintanya.

Selain itu, PB-DPRD juga menuntut sejumlah poin yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto untuk mencopot seluruh pimpinan yang ada di instansi Disdikbud Jeneponto.

Dalam orasinya, sejumlah poin penting disuarakan diantaranya, mendesak Bupati jeneponto untuk segera mencopot PLT Kadis Pendidikan yang dianggap gagal dalam membina, memajukan dan memimpin instansi pendidikan di Jeneponto.

Kedua, mendesak Bupati untuk segera mencopot kepala bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pokja yang diduga melakukan konspirasi dengan pihak dinas pendidikan.

Ketiga, mencopot Kabid Pembenaan ketenagaan beserta 3 kepala seksi terkait penggunaan anggaran yang kurang lebih 12 M pada kegiatan BIMTEK IKM T.A 2023 di Hotel Almadera yang tidak sesuai perencanaannya.

Keempat, segera opot Kabid Mebudayaan beserta jajarannya terkait kontrak yang tidak ada penyelesaian nya pada T.A 2023 serta beberapa kegiatan yang diduga kuat hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil dalam kemajuan kebudayaan.

Kelima, mencopot kabid SD beserta kasi sapras terkait jual beli paket PL dan kontrak dana alokasi khusus (DAK).

Keenam, mencopot bendahara pendidikan yang kami anggap melakukan konspirasi bersama oknum pejabat Dinas Pendidikan.

Ketujuh, mencopot Kabid SMP yang diduga melakukan pungli pada kontrak yang diduga melakukan kerjasama dengan pihak ULP serta adanya dugaan kuat bahwa oknum konsultan pengawas juga melaksanakan pekerjaan fisik sebanyak 7 paket dan 2 paket lelang.

Khusus kepada Kejati Sulsel, PB.DPRD mendesak kejati sulsel untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan khusus kepada oknum para pemangku kebijakan pada Dikbud Jeneponto pada penggunaan anggaran TA 2023.

Selain itu, mendesak Kejati Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap PA, PPK, PPTK dinas pendidikan Jeneponto terkait adanya puluhan bantuan DAK SARANA (TIK) kepada sekolah SD dan SMP T.A 2021 yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.(r/red)

JURNALIS : Lahmud Sila

EDITOR : AM.Dirfan Ramadhan

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed