PN.Jakarta Pusat Gelar Evaluasi Akhir Mediasi Kerjasama dengan MNH

NASIONAL104 views

MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :

banner 970x250

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jelas 1A Khusus, menggelar rapat Evaluasi Akhir Pelaksanaan Mediasi Kerjasama dengan Mediator Non Hakim (MNH), Kamis 27 Juli 2023.

Didapuk memberikan sambutan yaikni YM Hakim Agung Ketua Kamar Pembinaan sekaligus Koordinator Pokja Mediasi MABp. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH, LLM serta Wakil Ketua PN.Jakarta Pusat Ibu Dr.Henny Trimira Handayani, SH, MH.

Turut hadir, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Bpk Dr Heru Pramono, SH, M.Hum, Panitera Muda Perdata MA RI, Bpk Ennid Hassanudin, SH, CN, MH-, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum, yang diwakili Bpk Romi, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI Bpk Untung Maha Gunadi, SH, M.Si,  Para Hakim PN Jakarta Pusat, Panitera PT DKI, para Mediator Non Hakim serta undan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PN.Jakarta Pusat Henny Trimira Handayani menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang dan tujuan dilaksanakannya program Mediasi Probono, bekerjasama dengan para Mediator Non Hakim.

Pertama,  kata dia, mediasi merupakan salah satu sasaran kinerja PN Jakarta Pusat yang telah ditetapkan MA.

Kedua, diperlukannya suatu sistem yang dapat meringankan beban kerja para hakim dalam menangani perkara, khususnya pelaksanaan mediasi, mengingat jumlah perkara yang ditangani para hakim PN Jakpus cukup tinggi.

Ketiga, paparnya, bahwa enyataannya keberadaan MNH selama ini hampir tidak tersentuh atau tidak menjadi pilihan sebagai mediator.

Pasalnya, para pihak enggan menanggung biaya tersendiri diluar panjar biaya perkara.

Artinya, terang Ibu Wakil.Ketua PN.Jakarta Pusat itu bahwa dalam proses persidangan biasanya para pihak memilih mediator hakim yang tidak berbiaya.

Keempat, kerjasama ini juga bertujuan memasyarakatkan mediasi melalui keberadaan profesi MNH, sehingga dapat mengurangi beban penyelesaian perkara di MA.

Disebutkan Dr.Henny Trimira Handayani bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, PN Jakarta Pusat telah memulai kerjasama dengan 61 MNH, yang mana kerjasama tersebut akan berakhir dalam bulan ini.

Meskipun demikian, imbuhnya, jumlah MNH yang ingin bekerjasama terus bertambah, sehingga saat ini tercatat 111 MNH yang telah menandatangani MoU dengan PN Jakarta Pusat.

Dalam kerjasama penanganan Mediasi tersebut, PN Jakarta Pusat menyediakan semua sarana dan prasana mediasi dan menata sistem.

“Mediasi tetap dilaksanakan bersama sama Hakim atau tetap dalam pantauan /pengawasan hakim mediator, agar mediasi berjalan tertib. Dan, jika tercapai kesepakatan amarnya dapat dieksekusi. Selain, agar semua data hasil mediasi dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi,” ungkapnya.

Terhadap 61 MNH tersebut, diaku Wakil Ketua PN.Jakarta Pusat, telah dilakukan Evaluasi tahap Pertama di akhir bulan Desember 2022, dimana dalam kerjasama tersebut para MNH telah memediasikan 150 perkara dan berhasil mencapai perdamaian sebanyak 11 perkara.

Dr.Henny Trimira Handayani mengatakan, secara umum tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama tersebut telah menunjukkan hasil, seperti pengurangan beban kerja hakim, meningkatnya sasaran kinerja melalui mediasi, dan memasyarakatkan mediasi melalui keberadaan profesi Mediator Non Hakim, walaupun itu masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Kini, PN Jakarta Pusat melalui forum ini ingin memberikan apresiasi atas sumbangsih para MNH dan Hakim mediator melalui pemberian penghargaan.

“Dalam pencapaian mediasi tersebut, ternyata ada beberapa MNH maupun Hakim Mediator yang telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian berkali-kali, sehingga kami mengkatagorikan secara bertingkat sebagai Gold Award (untuk keberhasilan memediasi lebih dari 3 perdamaian), katagori Silver Award (perak) dan Bronze Award (perunggu),”  sebutnya.

Wakil Ketua PN.Jakarta Pusat itupun memberi ekspektasi besar bahwa
model kerjasama mediator Probono ini menjadi model mediasi di lingkungan Badan Oeradilan di bawah Mahmakah Agung.

Meski begitu, katanya, apabila model kerjasama Mediasi Probono dengan MNH ini menjadi program layanan Mahkamah Agung yang diterapkan di seluruh badan Peradilan di Indonesia, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghadirkan MNH pada setiap jadwal mediasi yang telah ditentukan di Pengadilan.

Dengan demikian, perlu dipertimbangkan adanya Program Kerja yang dianggarkan oleh Mahkamah Agung atau setidak-tidaknya dapat setara dengan penganggaran bagi layanan Pos Bantuan Hukum.

Perlu diketahui, jelas Henny Trimira Handayani, bahwa dalam melaksanakan mediasi probono di PN Jakarta Pusat ini, para Mediator Non Hakim dengan sukarela hadir, meskipun ada yang harus berangkat dari luar kota.

“Meskipun kerjasama terhadap 61 MNH tersebut telah berakhir, namun PN Jakarta Pusat tetap berharap para MNH tersebut dapat memperpanjang kembali kerjasamanya,” harapnya.

Sementara, imbuhnya lagi, terhadap MNH lain yang MoU nya masih berjalan, diharapkan tetap semangat untuk membantu mencapai perdamaian.

Kegiatan imi, mengusung Tema “Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Melalui Peran Serta Mediator Non Hakim”.(HMS-PNJP/red)

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed