Pengangkatan Honorer Sifatnya Otomatis

NASIONAL29 views

Terealisasi Paling Lamnat Akhir Nopember 2023.

banner 970x250

MEDIAKTUAL.COM – JAKARTA :

Horee…puluhan juta tenaga honorer di seluruh Indonesia kembali mendapat angin segar dari pemerintah, terkait rencana pengangkatan besar-besaran menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), sekitar akhir Nopember 2023 mendatang.

Terlepas kabar ini masih sebatas wacana atau memang segera terwujud, namun rencana pemerintah itu sontak menjadi penyemangat kerja para honorer yang selama ini dirundung nasib ketidak-pastian, sementara pengabdiannya sudah ‘berdarah-darah’ untuk bangsa dan negara.

Benarkah para honorer itu bakal terangkat tahun ini ?

“Itu sudah pasti, para tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K,” tegas Wakil Ketua Komisi II Dewan DPR RI Junimart Girsang, Jumat 24 April 2023.

Menurutnya, pengangkatan itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) paling lama pada 28 November 2023 mendatang.

“Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terealisasi paling lama 28 November tahun ini,” ujar Legislator Senayan yang berlatar belakang Advokat itu.

Disebutkan, pengangkatan itu dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat dalam data Kemenpan-RB.

Junimart Girsang merinci,  tenaga honorer  terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan tenaga honorer lainnya.

Intinya, kata dia, tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK atau  dengan kata lain pengangkatan itu bersifat otomatis.

“Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi PPPK,” jelas Junimart.

Ditegaskan lagi,  setelah tenaga honorer diangkat menjadi PPPK, para kepala daerah dipastikan tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang.

“Setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan-RB,” terangnya.

Politisi PDIP tu, juga memaparkan sejumlah catatan dari Komisi II DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK ini.

Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga honorer.

Kedua, tidak ada pengurangan honor bagi tenaga honorer yang diterima saat ini.

Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran.

“Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi PPPK tentunya,” tukas Junimart Girsang.(red)

EDITOR : Mustafa

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed