Wabup.Gowa Optimis Raih WTP ke-11

DAERAH19 views

MEDIAKTUAL.COM – GOWA :

banner 970x250

Setelah sukses mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, sebanyak 10 kali, tahun ini
Pemkab Gowa kembali membidiknya untuk meraih untuk ke-11 kalinya.

Tekad dan keoptimisan menyabet kembali WTP .tersebut, diungkapkan Wakil bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni, usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) Tahun Anggaran 2022 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (27/3).

“Kita sebagai pemerintah daerah harus optimis karena saran dari BPK kita sudah perbaiki, dan kita tindaklanjuti. Kita berharap mudah-mudahan nantinya kita kembali lagi mendapatkan WTP yang ke-11 kalinya,” katanya.

Dikatakan, dari 10 penghargaan WTP itu, sebanyak 9 kali di antaranya diraih secara berturut-turut, sebelum lepas pada tahun 2021 lalu.

Pada tahun 2021, sebut Wabup, Pemkab Gowa gagal meraih WTP lantaran adanya temuan BPK di beberapa SKPD.

Penyebabnya,  terkendala pengadaan modul di Dinas Pendidikan.

Namun,  kegagalan itu kembali ditebus pada tahun 2022. Pemkab Gowa kembali merengkuh WTP ke-10. Kini, tahun 2023, Gowa mengincar WTP ke-11.

Penyerahan  LKPD Unaudited Pemkab Gowa tersebut,  diterima Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan LKPD Unaudited TA 2022.

Krg Kio, sapaan akrab Abd Rauf Malaganni, setelah dilakukan penyerahan ini wajib bagi pihak BPK Provinsi Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut.

Selain itu, katanya, wajib menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu dua bulan setelah LKPD TA 2022 diterima.

Wabup Gowa mengatakan, keputusan ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 17 ayat (2).

“Setelah kita serahkan LKPD ini, tim audit dari BPK akan melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua bulan dari sekarang setelah LKPD itu mereka terima,” pungkasnya..

Hal lain, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Abd Karim Dania menuturkan, dalam proses penyusunan pelaporan keuangan ini tentunya ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Namun, pihaknya berhasil menyelesaikan dengan baik yang dibuktikan dengan diserahkannya LKPD Unaudited 2022 tersebut.

“Kita sudah serahkan sebelum batas akhir sesuai dengan aturan bahwa penyerahan laporan keuangan itu dijelaskan di aturan yang ada bahwa tidak boleh lewat dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kalau kita bicara 3 bulan itu maka kita tidak boleh melebihi 31 Maret 2023 untuk laporan tahun 2022,” urainya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun menuturkan, pihaknya membutuhkan dukungan dari para kepala daerah agar para pemeriksa BPK mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan Kode Etik, hingga Standar Pemeriksa Keuangan Negara dan juga Peraturan Perundang-undangan.

“Kami mengharapkan dukungan para Bupati serta seluruh jajarannya, agar pemeriksa BPK dapat melaksanakan tugasnya sesuai Kode Etik, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, serta ketentuan perundang-undangan,” tukasnya.

Turut hadir, Sekda Gowa Ksmsina, dan para pimpinan OPD.(red)

JURNALIS : Rahmat Rani

KORLIP : Muh Yusuf – Anwar Lasilu

REDAKTUR :Tajuddin Ngawing

banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed