oleh

Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kota Makassar (Bag.3)

-OPINI-20 views

Oleh : Nur Kasim

MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :

Di Pulau Barrang Lompo, Makassar, terdapat nisan dari kuburan Islam yang menyerupai menhir (batu tegak sebagai batu peringatan pemujaan arwah leluhur) setinggi 1,50 m yang merupakan tradisi megalitik setelah tradisi bercocok-tanam.

Memasuki masa sejarah, yaitu dengan adanya beberapa catatan-catatan mengenai Sulawesi Selatan antara lain dilakukan oleh Tome’ Pires (1513), Pinto (1544), Antonio Galvao, Willem Lodewycksz (1596).

Tome’ Pires adalah seorang ahli obat-obatan dari Lisbon, Portugis, setelah Malaka ditaklukkan Portugis pada tanggal 24 Agustus 1511, melakukan perjalanan kebeberapa daerah di Indonesia pada tahun 1513-1515, antara lain di Sulawesi Selatan mencatat perjalanannya dalam Suma Oriental yang menyajikan tentang orang Makassar, kemudian oleh Armando Costesao menulisnya dalam Bahasa Inggris, “The Suma Oriental of Tome’ Pires: An Account of the East”, diterbitkan pada tahun 1944. Petunjuk berikutnya adalah “tulisan lontara”, baik yang dibuat oleh Daeng Pammate pada masa Raja Gowa Tumapa’risi Kallonna (1510-1546), maupun penulis lontara lainnya yang mencatat beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi di dalam Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo.

Aksara Lontara Bugis – Makassar
Aksara Lontara Bugis – Makassar
Dengan jatuhnya Kota Malaka yang merupakan kota pelabuhan dan pusat perdagangan ketangan Portugis, terjadi perubahan arus pedagang dari Kota Malaka ke beberapa kota-kota di Nusantara, antara lain, Pidie, Jambi, Palembang, Banten, Sunda Kelapa, Tuban, Gresik, Makassar, dan Banda, menjadikan kota-kota tersebut ramai dikunjungi pedagang.

Ket.Gambar : J.E.Dambrink, (Walikota Makassar (Burgeemester van Makassar) yang pertama, menjabat 15 Agustus 1918 – 1927.(dok)

—————————————————-

Pada waktu Agama Islam mulai masuk di Kerajaan Gowa dan Tallo pada tahun 1605, Makassar yang merupakan Ibukota Kerajaan Gowa menjadi suatu kota yang ramai dengan kedatangan pedagang-pedagang dari berbagai penjuru termasuk bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan disusul kemudian oleh bangsa Belanda yang berhasil menguasai Kerajaan Gowa setelah jatuhnya Benteng Ujung Pandang pada tahun 1667 dan Benteng Somba Opu pada tahun 1669, yang kemudian membentuk sistem pemerintahan kolonial hingga menjadi sistem pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Regeerings-Reglement 1815 dengan pusat pemerintahan di dalam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam).

Belanda yang telah menguasai sebagian besar daerah Sulawesi Selatan sejak jatuhnya Benteng Ujung Pandang dan Benteng Somba Opu, mendapat terus perlawanan baik dari raja-raja maupun dari rakyat di Sulawesi Selatan dan tidak pernah putus sampai pecahnya Perang Pasifik pada akhir tahun 1941.

Memasuki tahun 1942 di Makassar terjadi perubahan sistem pemerintahan Belanda ke sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang setelah menduduki seluruh wilayah Indonesia. Namun pemerintahan yang dijalankan oleh Tentara Jepang hanya berjalan selama 3½ tahun berhubung karena terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan dicapai oleh Bangsa Indonesia, rakyat belum dapat menikmati hasil perjuangannya yang telah beratus tahun diperjuangkan. Belanda kembali menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dengan membentuk negara-negara serikat (federal). Makassar dijadikan basis untuk membentuk Negara Indonesia Timur sampai akhirnya Negara Indonesia Timur bubar dengan sendirinya setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, termasuk bentuk dan susunan pemerintahan Daerah. Perubahan bentuk dan susunan pemerintahan Daerah dapat dilihat dengan adanya beberapa perubahan peraturan-peraturan tentang Pemerintahan Daerah baik yang ditetapkan dalam undang-undang maupun penetapan presiden, yaitu :
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 tentang Pemerintahan Daerah, mulai diberlakukan pada tanggal 13 Maret 1950 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1950.


Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957);
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tanggal 30 Januari 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 9);
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tanggal 7 Nopember 1959 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 129);
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tanggal 10 Pebruari 1961 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2145);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Sesuai dengan isi dan tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemerintahan Daerah terus disempurnakan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitik beratkan otonomi daerah di Daerah Tingkat II belum dilaksanakan sepenuhnya, hanya dapat berlaku selama 25 tahun, terjadi lagi perubahan setelah adanya reformasi di bidang politik pada tahun 1998 yang melahirkan sistem pemerintahan daerah yang baru, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (LN RI Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3851). Dalam undang-undang ini, diatur pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kota Makassar berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 2000 ditandai dengan apel seluruh pegawai Pemerintah Kota Makassar di Lapangan Karebosi.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan Kota Makassar sejak berdirinya Kerajaan Gowa sampai dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan dilanjutkan kepada pemberian otonomi yang seluas-luasnya, maka sejarah ini disusun dengan judul “Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kota Makassar” dengan babak-babak sebagai berikut:
Masa Kerajaan Gowa (1300 – 1815);
Masa Hindia Belanda (1815 – 1942);
Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945);
Sesudah Proklamasi Republik Indonesia (17 Agustus 1945);
Perluasan Kota Makassar;
Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1974 – Dari Walikota ke Walikota.
Lampiran:
Nama-nama Walikota Makassar tahun 1918 – 2019;
Jumlah Penduduk Kota Makassar tahun 1847 – 2016;
Foto-foto Sejarah Kota Makassar.(Habis,/red)

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed