oleh

Awas Musuh Dalam Selimut?

ASS Resmi Menjadi Gubernur Sulsel Defenitif

MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR :

Setelah sekian lama menjabat sebagai Plt.Gubernur Sulsel, gegara Nurdin Abdullah terjerat kasus korupsi dan kini sudah menjadi warga binaan Lapas  Sukamiskin Bandung, praktis Presiden RI Joko Widodo resmi memberhentikannya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur tersebut, Presiden Jokowi resmi melantik Andi Sudirman Sulaiman (ASS) sebagai Gubernur Sulsel defenitif untuk sisa masa jabatan periode 2018-2023.

Sebelum dilantik pasangan ini, terlebih dahulu menerima petikan surat keputusan presiden (Keppres). Kemudian dilanjutkan dengan prosesi kirab.

Pelantikan kali ini, sedikit memberi nuansa berbeda karena digelar kirab oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan  Sudirman Sulaiman  berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara .

Pejabat kelahiran Bugis Bone itu, dilantik berdasarkan Keppres No.25 P/2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Sulsel Masa Jabatan tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Sulsel sisa Masa Jabatan tahun 2018-2023.

Selain itu, semua orang yang hadir dalam pengambilan sumpah itu mengenakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan.

“Sebelum saudara mengucapkan sumpah jabatan, berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai Gubernur Sulsel sisa masa jabatan tahun 2018-2023, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama islam?,” tanya Jokowi, Kamis (10/3/2022)

“Bersedia,” jawab Andi Sudirman.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ucap gubernur dalam sumpahnya yang dibacakan Presiden Jokowi.

Andi Sudirman Sulaiman dilantik menggantikan posisi Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang diberhentikan dari jabatannya usai dijerat KPK terkait kasus gratifikasi dan suap sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan pada Februari 2021.

Defenitifnya ASS sebagai Gubernur termuda di Indonesia itu, diingatkan sejumlah pengamat pemerintahan maupun penggiat anti korupsi, agar   bekerja lebih maksimal dan menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang selama ini menjadi ‘bengkalai’ eks gubernur lalu.

“Intinya, gubernur sekarang mesti fokus dan mengebut apa yang menjadi prioritas dari sisa waktu masa jabatannya. ASS harus lebih jeli dan peka melihat kondisi yang ada, jangan sampai fokus bekerja, justeru di sekelingnya mereka tidak tau ada benalu yang hinggap. Artinya, virus seperti itu namanya musuh dalam selimut. Nah, yang seperti ini harus disikapi demi kepentingan pembangunan Sulsel yang lebih baik kedepan,” ujar Rukli Rasyid, Aktivis LSM DPP.Poros Rakyat Indonesia.

Sementara itu, salah seorang akademisi yang juga pemerhati politik pemerintahan Dr.Abdi, M.Pd mempertegas bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, akhirnya Sulsel telah memiliki Gubernur defenitif.

Ket.Gambar : Presiden RI Joko Widodo melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel defenitif di Istana Negara, menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus suap dan gratifikasi.(sc)

—————————————————–

Pasalnya, setelah berbulan-bulan diskursus tentang kapan, bagaimana dan apa yang akan terjadi jika Gubernur Sulsel sisa masa jabatan 2018-2023 setelah dilantik oleh Presiden.

Ini menunjukkan, terang Dosen LLDIKTI IX yang mengajar di Fisip Unismuh Makassar bahwa Gubernur Andi Sudirman Sulaiman secara otomatis akan mengemban amanah rakyat, bangsa dan negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018.

Diantaranya, papar Dr.Abdi bahwa, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki wewenang : a. membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan, jamaknya organisasi pemerintahan yang majemuk dan heterogen seperti Sulawesi Selatan ini, dari sudut pandang yang berbeda-beda tentu ada pihak yang pro dan kontra dalam menjalankan tugas tersebut.

Hal tersebut, papar mantan Jepala Badan Lingkungan, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Bombana Sultra itu, sangat lazim terjadi dalam dinamika birokrasi pemerintahan.

“Jika ada yang masih ragu, belum puas dan bahkan mungkin ada yang merasa di “anak tirikan” atas ketetapan dan langkah strategis yang akan diambil oleh Andi Sudirman Sulaiman, patut dijadikan sebagai tantangan layaknya mengimplementasikan praktek SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) dalam manajemen pemerintahan,” pungkas Dr.Abdi, M.Pd.(red)

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed