oleh

Komisi I Akan Perjuangkan Anggaran Media Lebih Proporsional

Hasil RDPU Komisi I DPRD Bone Hasilkan 3 Poin Rekomendasi

MEDIAKTUAL.COM – BONE :

Komisi I DPRD Bone menggelar lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti aspirasi dari jurnalis yang tergabung dalam Media Bone Mengugat.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I, Selasa (9/3/22) ini dipimpin oleh Ketua Komis I DPRD Bone, H.Saifullah Latif didampingi lima anggota Komisi I yakni H.Kaharuddin, Fahri Rusli, Ade Ferry Afrisal, Faisal, H.Askarianto serta Sekretaris DPRD Bone, A.Alimuddin.

Dari pihak ekskutif hadir Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Persandian Bone, Andi Amran dan Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, H.Bahram.

Sementara dari unsur media hadir puluhan wartawan dari media elektronik, cetak dan online.

Ketua Komisi I DPRD Bone Saifullah menuturkan jika sejumlah poin yang menjadi tuntutan Aliansi Media Bone menggugat akan menjadi perhatian DPRD Bone.

Mengenai anggaran media yang dipangkas itu disebabkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan. Kendati demikian masukan ini dan akan menjadi bahan bagi Komisi I untuk meneruskan di Rapat Badan Anggaran agar aggaran media disusun secara proporsional oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Politisi Partai Bulan Bintang ini juga mewacanakan agar anggaran kontrak media sebaiknya dilakukan melalui satu pintu saja yakni melalui Dinas Kominfo agar mudah dievaluasi dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara proporsional sehingga semua media bisa terakomodir.

Terkait anggaran media yang semakin berkurang, tentu ini menjadi catatan bagi Komisi I, Karena bagaimapun juga pemerintah membutuhkan media.

“Kamipun sebagai politisi juga membutuhkan media karena tidak mungkin kami bisa populer tanpa dukungan dari media,”ujar Saifullah.

Menyangkut usulan Perda Penataan Pembinaan dan Pemberdayaan Media dan Wartawan yang memuat persentase anggaran media di APBD, kata dia tetap akan diakomodir namun tidak bisa dibahas tahun ini karena belum masuk dalam Program Pembentukan Perturan Daerah (Propemperda) dan batas waktu pengajuannya sudah lewat.

“Soal evaluasi Kadis Kominfo dan Kabag Protokol saya kira ini menjadi kewenangan Baperjakat,” lanjutnya lagi.

Anggota Komisi I DPRD Bone H Kaharuddin, juga mengusulkan wacana satu pintu untuk pendistribusiam anggaran kontrak media.

“Saya juga sepakat jika anggaran kontrak media di semua OPD ini disatu pintukan di Dinas Kominfo. Selain mudah dikontrol, agar teman-teman media juga semua bisa terakomodir semuam. Tentu harapan kami, teman-teman media juga dapat sejahtera,” kata Politisi Demokrat ini.

Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli yang juga Ketua Bapemperda DPRD Bone meminta kepada Dinas Kominfo dan Bagian Prokopim agar dalam penyusunan anggaran mesti lebih bijak memperhatikan rekan media dan wartawan.

“Saya selaku penerima aspirasi saat rekan-rekan melakukan aksi di DPRD, tentu saya sudah dengar apa yang menjadi unek-unek mereka. Terkait persoalan anggaran media ini memang bukan persoalan like dan dislike. Ini menjadi catatan bagi kami, dan soal Perda yang menjadi salah satu tuntutan, tentu ada mekanisme dan belum bisa ditindak lanjuti tahun ini dan kami akan usulkan di Propemperda untuk dibahas tahun mendatang,” kata anggota dewan dari Gerindra ini.

Dalam rapat ini Komisi I memutuskan tiga rekomendasi yakni pertama, pendistribusian kontrak iklan dilakulan satu pintu yakni melalui Dinas Kominfo dan Persandian.

Kedua pendistribusian anggaran media akan dilakukan secara proporsional dan ketiga pengajuan peraturan daerah (Perda) tentang pemberdayaan Media ditunda karena sudah melampaui batas waktu pengajuan.(red)

EDITOR : Ical

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed