oleh

Warning Pembebasan Tanah Bendungan Je’nelata

Ketua DPP LSM GEMPA : Jangan Merugikan Warga

MEDIAKTUAL.COM – GOWA :


Kesimpang-siuran informasi di media sosial Ichwal pembayaran pembebasan tanah milik warga masyarakat lokasi Bendungan Je’nelata yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPJ) Sulsel mendapat reaksi dan kecaman Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GEMPA Indonesia Amiruddin, SH.


Menurutnya, pengadaan tanah Bendungan Je’nelata oleh Badan Pertahanan Kab.Gowa dan pengguna anggaran pembayaran pembebasan lahan oleh BBWSPJ SULSEL semestinya warga masyarakat tidak lagi disuguhi informasi yang simpang siur, apalagi via media sosial.


Amiruddin menyebutkan, informasi yang tak jelas juntrungannya itu tidak terjadi terhadap pengadaan tanah Bendungan Je’nelata dan tak perlu dimasalahkan terlebih berlarut pihak terkait baik Kejaksaan Negeri Gowa maupun Badan Pertahanan Gowa.


Warning Ketua DPP.LSMGempa itu, intens mengontrol dan ‘bernyanyi’ semata untuk mengantisipasi mafia tanah yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan proyek Bendungan Je’nelata.


Apalagi, katanya, kalau Oknum mafia tanah bermain mata dengan pemangku jabatan dan wewenang terpesona dengan janji fee, bagaimana mengatur secars mulus,” uarnya di Sekretariat DPP LSM Gempa di Hari Senin (7/2).


Jika seperti itu terjadi, terangnya, pastilah berbahaya dan merugikan warga masyarakat dalam rencana pembangunan Bendungan Je’nelata yang peruntukannya kepentingan umum, namun ada mengeruk keuntungan besar.


Sehingga yang amat sangat perlu adalah keterbukaan informasi dari Panitia Pengadaan dan Pembebasan lahan lokasi Bendungan Je’nelata utamanya berapa harga permeter.


“Jadi tak alternatif kecuali harus transparan Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah termasuk BBWSPJ Sulsel sehingga tidak terjadi dan terulang seperti kasus pengadaan tanah di Bendungan Karaloe dan Bendungan Pammukkulu,” kenang Karaeng Tinggi, sapaan karib Amiruddin.


Dikatakan, keterbukaan harga, tentu pihak Kejaksaan Negeri Gowa yang membutuhkan pengawasan ketat sebagai salah unsur penegak hukum.


Penggiat anti korupsi itu menyebutkan, BPN Gowa yang mengacu UU No.2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan secara teknis operasional berpijak Perpres No.26/2005 diperbaharui No.65/2005 tentang tanah pelaksanaan pembangunan kepentingan umum pasal 9, mengatur pemegang hak atas tanah sudah barang tentu tak akan ada muncul masalah.


Ditegaskannya, terkait pemilikan tanah maksimum luas lahan setiap warga masyarakat yang diatur Undang Undang Pokok Agraria No 5/1961 paling banyak alias maksimum 20 Ha/setiap orang di wilayah daerah/kabupaten kecuali yang padat penduduk dan ramai maksimal 5 Ha/orang.


“Intinya, Panitia Pengadaan dan Pembebasan lahan harus transparan soal harga tanah permeter dan harga tanaman,” pungkas Amiruddin mengingatkan.(red)

EDITOR : Naba dan Omank

banner 970x250

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed